Ternyata Begini Wacana Pemerintah Tentang Impor Guru

Dalam acara MUSRENBAGNAS Jakarta Kamis 09-05-2019 Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan rencana untuk mengimpor guru luar untuk menjadi guru di Indonesia. Atas hal itu banyak timbul pertanyaan dan spekulasi guru-guru lokal terhadap rencana pemerintah untuk mendatangkan guru impor tersebut.

• Kenapa mesti ada guru impor.? apakah Indonesia kekurangan guru.?
• Apakah tenaga guru Indonesia saat ini tidak cukup kompeten.?
• Bagaimana dampaknya bagi guru Indonesia yang ada sekarang.?

Sekiranya hal itulah yang membenam di hati dan pikiran masyarakat Indonesia khususnya yang saat ini berprofesi sebagai guru, terlebih guru honorer dan mahasisiwa calon guru. 

Berbagai tanggapan publikpun seketika bermunculan baik secara personal maupun mengatasnamakan lembanga, ada yang mendukung namun ada pula yang menentang dan mengkritik dengan tajam terhadap penyataan Puan Maharani berikut "Kita ajak guru dari luar negri untuk mengajar ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia"

Puan Maharani

Salah satu yang mendukung rencana ini adalah Unifah Rasyidi yang merupakan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Menurutnya "Guru-guru yang didatangkan dari luar itu fungsinya untuk memberi masukan atau ajaran kepada guru-guru yang sudah ada tentang bagaimana cara mengajar yang baik, memberi motivasi untuk mengajar, saling bertukar pengalaman"

Unifah Rasyidi

Bertolak belakang dengan Ketum PGRI, kali ini Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim dengan tegas menyuarakan atas ketidaksetujuannya dengan rencana Puan Maharani tersebut. Menurutnya "rencana ibu puan untuk mengimpor guru dari luar negri sungguh membuat saya bingung, ditengah hebohnya guru-guru honor K2 dan non kategori ini yang sudah mengabdi puluhan tahun menyelamatkan pendidikan kita dengan pendapatan yang tidak memanusiakan guru, menteri justru berpikiran untuk impor guru"
Ramli juga menegaskan sebenarnya guru-guru Indonesia mempunyai potensi yang baik dalam mencerdaskan dan membentuk karakter siswa, akan tetapi beban kurikulum dan administarsi yang begitu berat membuat mereka sibuk dengan hal yang tidak perlu ini. jika seandainya guru impor itu bekerja dengan beban yang sama dengan guru Indonesia maka merekapun tidak akan maksimal apalagi terkendala bahasa. selain itu pendidikan karakter pun tidak akan maksimal dengan orang asing kecuali ingin merubah karakter orang Indonesia menjadi karakter asing, lanjutnya.

Muhammad Ramli Rahim

Senada dengan IGI kali ini kritikanpun diutarakan oleh Ubaid Matraji yang merupakan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menurutnya "harus dijelaskan dulu landasan pemikiran, output dan outcomenya supaya tidak memantik kegaduhan yang justru kontra produktif"

Sebab menurut Ubaid Mataraji pengimporan guru tersebut akan menibulkan benaca jika tidak dipikirkan matang-matang dan dijelaskan secara transparasi kepada masyarakat. Belum lagi persoalan diwilayah pendidikan seperti isu kesejahteraan guru, pemerintah terkesan tidak ada upaya perbaikan dalam menanggapinya dan seolah lepas tangan dengan menyerahkan pendidikan ini kepada guru-guru asing, seandainya guru asing memang harus ada dan dibutuhkan maka harus ada informasi yang jelas kompetensi apa yang dirasa kurang dan dimana wilayah kerja mereka agar tidak terjadi gesekan dengan guru lokal.

Ubaid Matraji

Tak jauh beda dengan IGI dan JPPI, kali ini Federasi Serikat Guru Indoesia (FSGI) dalam konferensi persnya melalui Wakil Sekjen FSGI Satriawan Salim menuturkan "sebagai organisasi guru, kami menerima banyak pengaduan soal impor guru ini, pada intinya kritis kami para guru yang pada dasarnya khawatair dan mempertanyakan urgensi rencana tersebut"

Dalam hal ini pertama FSGI mempertanyakan apa argumentasi yang medasari rencana ini, bagaimana status guru impor tersebut, sebagai pelatih atau guru tetap di Indonesia.

Yang pertama menurut FSGI "jika maksudnya hanya sebagai pelatih guru, kami tetap mempertanyakan bagaimana standar guru pelatih dari luar negeri tersebut, dari mana negaranya, bagaimana sistem kerjanya di Indonesia, berapa jumlahnya, berapa lama mereka melatih guru dalam negeri, bagaimana  pengalokasian anggarannya, dan berapa gajinya" tutur Satriawan Salim.

Oleh karena itu FSGI minta kejelasan permasalahan kepada kepada Puan Maharani agar tidak memicu reaksi berlebihan dari guru-guru lokal yang tentu mempunyai kecemasan melihat hal ini.

Yang kedua jika masalahnya nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) secara nasinonal yang masih rendah, disekitar angka 67.00 dari skala100 selayaknya pemerintah berkewajiban memberdayakan dan melatih guru-guru yang ada didalam negeri. Sejatinya Indonesia tidak kekurangan guru bahkan menurut data Indonesia sudah ovver suply guru, dari 3,2 juta guru yang mengajar saat ini sudah seharusnya pemerintah memberikan pelatihan yang bermutu bukan mengimpor guru asing.

Yang ketiga FSGI menilai jika impor guru benar-benar terjadi, seolah pemerintah tidak percaya dengan kompetensi guru Indonesia yang faktanya banyak yang bepotensi dan berkompeten.

Yang keempat FSGI memahami bahwa persoalan pendidikan ditanah air masih menumpuk, namun solusinya bukan mengimpor guru tetapi dengan memperbaiki sistem mengajar dan kurikulum yang berlaku.

Satriawan Salim

Kesimpulan dan Tanggapan

Alhasil rencana Puan Maharani untuk impor guru tersebutpun jelas munia pro dan kontra, baik dari masyarakat sampai organisasi-organisasi keguruan tentang atas dasar apa pemerintah mengadakan Impor guru, sebagaimana kita ketahui masalah pendidikan di Indonesia ini banyak, guru honorer saja gajinya memperihatinkan, banyak demo, itu hanya satu dari sekian banyak permasalahan pendidikan di Indonesia, maka dengah-tengah keadaan semacam ini apa sebenarnya tujuan pemerintah untuk mendatangkan guru impor, untuk melatih guru lokal atau menggantikan guru lokal.?

Dalam hal ini menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meluruskan tentang opini publik yang beranggapan bahwa guru Impor hanya bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada guru indonesia untuk meningkatkan kompetensi mereka, meski telah ada konfirmasi tersebut, tetap saja kesimpangsiuran dan keberagamaan tanggapan publik tak bisa dibendung, hal itu disebabkan karena belum adanya kejelasan dari pihak terkait tentang maksud dan tujuan hal tersebut. Berdasarkan komentar publik baik dari facebook, instagram, twitter dan situs-situs lainnya rata-rata mereka mempertanyakan tentang hal ini:

• Kenapa mesti ada guru impor.? apakah Indonesia kekurangan guru.?

Faktanya Indonesia tidak kekurangan guru, malahan kelebihan,masih banyak sarjana-sarjana pendidikan yang belum bekerja, karena keterbatasan tempat. Terus kenapa mesti ada guru impor, sedangkan guru di Indonesia sudah lebih dari cukup.? Dalam hal ini mari kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh bapak Menteri Pendidikan kita yaitu Muhadjir Effendi yang menyatakan guru impor tidak mengajar tapi memberikan pelatihan.

• Apa guru Indonesia saat ini tidak cukup kompeten.?

Kalau kita mau berpikir dan merenung, guru Indonesia banyak, banyak juga orang-orang Indonesia yang berprestasi di kancah dunia, hal itu sedikit menggambarkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang cukup potensial  termasuk guru. Memang banyak terdapat pengajar-pengajar handal yang Indonesia punya, banyak ajang-ajang gupres nasional untuk menjaring guru-guru berprestasi, namun disamping itu banyak juga guru-guru yang kurang potensial, banyak juga guru-guru yang masih bermasalah dalam pengelolaan kelas, perangkat pembelajaran bahkan nilai UKG nasionalnya masih tergolong rendah, lantas, haruskah dengan cara mendatangkan guru impor untuk mengatasi hal tersebut.? kenapa tidak dilakukan saja pelatihan-pelatihan bagi guru dari dinas.? bukankah kita bisa memanfaatkan guru-guru yang berprestasi untuk melatih guru-guru lainnya.? Maka dengan adanya wacana impor guru seakan membuat asumsi bahwa pemerintah tidak percaya akan kemampuan guru-guru Indonesia. Siapa yang salah.? tidak bisa menyalahkan guru, guru hanya menjalankan perintah dari pemerintah, pemerintah yang seharusnya berbenah bagaimana sistem pengelolaan guru yang baik, bagaimana kurikulum yang baik, bagaimana sistem pelayanan minimal (SPM) yang baik agar kualitas pendidikan meningkat. Bisa saja melaui KKG, MGMP yang secara intensif dilakukan pembinaan-pembinaan guru dalam segala hal yang dibutuhkan.

• Bagaimana dampaknya bagi guru Indonesia.?

Sebelum impor guru terjadi dan masih hanya sekedar wacana, guru-guru Indonesia sudah heboh, berbagai opini publik timbul bermacam, kebanyakan menanggapinya dengan negatif, hal itu di sebabkan tidak lain adalah kekhawatiran guru-guru lokal kalau terjadi penggeseran/pergantian guru lokal dengan guru impor, tak hanya guru, mahasiswa-mahasiswa jurusan pendidikanpun ikut mengecam hal tersebut, hal ini bisa kita lihat di dunia maya tentang komentar-komentar netizen baik di facebook, instagram, twitter, whats app, telegram, website dan lain sebagainya, mereka hampir keseluruhan menolak rencana impor guru tersebut dengan berbagai alasan. Itu hanya gambaran tanggapan terhadap wacana, apalagi terealisasi dapat dipastikan gesekan konflik guru lokal dan guru impor akan terjadi, pemerintah dapat dipastikan akan lebih menyayangi guru impor ketimbang guru lokal.

Pendidikan Indoesia memang harus lebih dan terus maju, lalu benarkah cara untuk memajukan pendidikan dengan mengimpor guru.? Andai hal itu terjadi; jika peran guru impor itu ikut mengajar di kelas-kelas pada satuan pendidikan di Indonesia, maka itu akan menimbulkan dampak negatif bagi sistem pendidikan di negara ini, komplen dari guru lokal hingga organisasi keguruan akan terjadi; dan andai peran guru impor itu hanya sebagai trainer bagi guru Indoesia, mungkin saja itu akan membawa hal positif asal anggaran kegiatan tersebut tidak merugikan pihak guru Indonesia pada umumnya.

Share this post